Penyalah guna narkoba dijamin rehabilitasi, dan pecandu wajib direhabilitasi

Dalam menangani kejahatan narkotika pemerintah membuat UU no 35 tahun 2009 dimana salah satu  tujuannya menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehab sosial bagi penyalah guna dan pecandu (pasal 4 d) dan membagi kejahatan narkotika menjadi 2 jenis   yaitu penyahgunaan dan peredaran gelap, program nya yaitu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika yg dikenal dgn P4GN .
UU Narkotika ini menganut double track sistem Pemidanaan yaitu Criminal Justice System (CJS) untuk kejahatan  peredaran  dan Rehabilitation Justice System (RJS) untuk kejahatan penyalahgunaan. Artinya  ada 2 kejahatan narkotika yg proses pertangung jawaban pidananya melalui jalur yang berbeda meskipun sama-sama kejahatan. Kejahatan peredaran gelap mengikuti CJS sedang kejahatan penyalah gunanya mengukuti RJS.
Pengedar dalam mempertanggung jawabkan perbuatanya melalui CJS  bermuara di penjara berjalan dgn baik, namun terhadap penanganan penyalah guna mestinya bermuara di tempat rehabilitasi nyatanya bermuara di penjara. Ini akibat dari adanya distorsi  terhadap penafsiran  UU no 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Penyalah guna naarkoba itu kriminal, namun di jamin oleh UU untuk direhabilitasi.
Cara UU Narkotika  menjamin antara lain :

  1. Tujuan UU no 35 tahun 2009 pasal 4 d adalah menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu.
  2. Penyalah guna diancam dgn pidana 4 tahun (artinya penyalah guna tidak memenuhi syarat subyektif untuk  ditahan selama proses penyidikan/ penuntutan dan peradilan )
  3. Penyalah guna itu adalah orang sakit yg mengidap penyakit  adiksi/ kecanduan yg hanya pulih apabila direhabilitasi.
  4. Penyalah guna ini apabila diasesmen/diperiksa oleh team asesmen/ dokter ahli berubah predikatnya menjadi pecandu (penyalah guna dan  keadaan ketergantungan). Physik dan psykis (lihat pasal 1 angka 13 : Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis)
  5. Penyalah guna tidak boleh disidik, dituntut dgn cara : di junto kan dgn  pasal pengedar karena akan menabrak tujuan UU  khususnya pasal 4 d yaitu jaminan untuk mendapatkan rehabilitasi.
  6. Penegak hukum diberi kewenangan untuk melaksanakan tujuan UU yaitu menjamin rahabilitasi terhadap penyalahguna dan pecandu (pasal 4d )
  7. Khusus Hakim diberikan kewenangan oleh UU Narkotika  untuk memutuskan hukuman rehab apabila terbukti bersalah dan menetapkan tindakan rehab apabila tidak terbukti bersalah (pasal 103 ayat 1) artinya salah atau  tidak salah, terbukti atau tidak, hukumannya rehab.
  8. Terhadap penegak hukum diberikan kewenangan untuk menempatkan penyalah guna ke dalam lembaga rehabilitasi sesuai tingkat pemeriksaanya (PP 25 tahun 2011).
  9. Hukuman rehabilitasi itu sama dgn hukuman penjara (pasal 103 ayat 2).
  10. Itu sebabnya Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika hukumannya wajib direhabilitasi (pasal 54)
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s